Palangka Raya(KALTENG) | ANDILNEWS.COM- Pasar Tani BERKAH merupakan salah satu dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membantu petani untuk meningkatkan akses pemasaran langsung produk pertaniannya dan mendorong pengembangan produk lokal sehingga masyarakat dapat membeli produk pertanian yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Saya mengimbau kepada para petani agar konsisten dalam usaha pertaniannya dan meningkatkan mutu produk pertanian menuju swasembada pangan serta mampu bersaing dengan daerah lain baik secara kualitas maupun kuantitas”, jelas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya pada pembukaan Pasar Tani BERKAH di halaman  Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (24/7/20).

Disebutkan, distribusi pangan dalam situasi pandemi Covid-19 dewasa ini mengalami hambatan. Demikian juga permintaan produk terutama dari aktivitas hotel, restoran dan kantor mengalami penurunan. Optimalisasi produk pertanian dengan membeli produk petani dan selanjutnya didonasikan kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar Tani BERKAH tersebut sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah yang tidak akan membiarkan masyarakat mengalami krisis pangan.

“Saya berharap semoga pasar tani ini membawa berkah untuk kita semua serta mendapatkan dukungan semua pihak dan bahu-membahu membangun Kalimantan Tengah agar lebih maju dan sejajar dengan provinsi lainnya di wilayah Republik Indonesia”,  kata Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran pada Pembukaan Pasar Tani BERKAH tersebut juga penyerahan  bantuan 100 paket Sembako serta 25.000 bibit cabe dan jeruk kepada para petani. Sugianto kembali mengingatkan warga masyarakat termasuk para pertani agar selalu menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan karena peran petani sangat penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan terlebih lagi dengan adanya program pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Pembukaan Pasar Tani BERKAH ini dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Yulistra Ivo Sugianto, Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko dan sejumlah Kepala OPD Provinsi Kalteng.///

# Gan | Humas Kalteng

Medan(SUMUT) | ANDILNEWS.COM- Para pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) harus selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Sehingga mampu mengambil kebijakan yang tepat sesuai Era Revolusi Industri 4.0 dalam upaya mewujudkan visi Sumut yang maju, aman dan bermartabat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina ketika menjadi narasumber Webinar yang diselenggarakan DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) dengan tema ‘Mencari Pejabat Eselon II yang Profesional dalam Visi Sumut Bermartabat’ di ruang Sumut Smart Provinsi, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (24/7).

"Sampai hari ini terus kita dorong agar para pejabat eselon II senantiasa mampu melahirkan kreativitas dan inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan dalam mengambil kebijakan," ujar Sabrina.

Sabrina juga mengatakan, bahwa pejabat eselon II harus memiliki sifat profesionalisme. Seorang profesional harus mempunyai keahlian, objektif dan memiliki semangat pengabdian. Juga harus memiliki tiga hal pokok, yakni skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap).

Terkait beberapa posisi pejabat eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum defenitif, Sabrina mengaku akan segera membuka dan mengumumkan asesmen ke publik, bila sudah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Pelaksana Tugas (Plt) ini hampir sama dengan pejabat definitif, dan yang menjadi Plt juga dilihat sepak terjang dan kemampuannya, tidak sembarang. Saat ini sedang dalam proses untuk kembali melakukan asesmen. Doakan sesegera mungkin seleksi bisa dilaksanakan untuk mengisi jabatan tersebut. Doakan kami juga agar segera mendapat figur yang tepat untuk mengisi kekosongan ini," terangnya

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto yang juga berpartisipasi dalam Webinar tersebut mengatakan bisa memahami adanya sejumlah OPD yang dipimpin Plt. Bahkan menurutnya hal tersebut sudah tepat untuk mengisi kekosongan jabatan. "Pemprov Sumut sebenarnya tidak menginginkan rangkap jabatan, namun itu lah langkah tepat yang sudah diambil Pemprov untuk mengisi kekosongan,” katanya.

Disampaikan juga, belum semua ASN satu visi dan misi dengan keinginan Gubernur, dan gaya inovatif dari ASN belum terasa untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, Hendro mengajak agar para ASN terus dipacu lagi untuk dapat melahirkan kreativitas.  "Sebenarnya di zaman Pak Edy Rahmayadi dan Bu Sekda Sabrina ini sedang dilakukan kegiatan untuk memacu kreativitas guna melahirkan ASN yang bermartabat," tambahnya.

Dekan Fisipol USU Muryanto Amin menyampaikan, selain kreativitas, para ASN juga harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan big data analytics. "Tidak bisa lagi kepala biro tidak mengetahui big data analytics, karena berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam memberikan izin aplikasi online kita harus mempertimbangkan pergerakan ekonomi yang akan terjadi, sehingga efektivitas kebijakan terasa pada masyarakat," tambahnya.

Terakhir, Ketua LPKAN Sumut Rafriandi Nasution mengatakan PNS harus senantiasa meningkatkan kompetensi, inovasi dan pelayanan prima untuk publik. "Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja di jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan," ujarnya.

Terkait rencana akan dilakukanya ujian asesmen untuk Eselon II, Rafriandi berharap agar pada lelang jabatan yang akan dilaksanakan perlu adanya terobosan-terobosan baru. “Misalkan bila sudah didapati lima besar nama, para calon mengungkapkan visi misi mereka pada acara webinar, sehingga masyarakat juga mengetahuinya," terangnya.** (H18)

# Gan | Humas Sumut

Ambon(MALUKU) | ANDILNEWS.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang dikutip tak utuh oleh oknum media dalam webinar FKUB terkait perlakuan terhadap jenazah yang terinveksi Covid-19. Hal itu disampaikannya usai melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Fatah Ambon, Maluku, Jumat (24/07/2020).

Dijelaskannya, dalam forum tersebut ia mengatakan, salah satu penelitian menyebutkan bahwa salah satu karakteristik Covid-19 dapat mati dan tidak menyebar setelah dipanaskan pada suhu 56 derajat celcius. Sehingga secara teori, jenazah yang mengandung virus tersebut seyogyanya dibakar. Namun, hal itu bergantung pada aqidah dan keyakinan masing-masing pemeluk agama.

“Salah satu penelitian menyebutkan pada suhu 56 derajat celcius dia (virus) akan mati, sehingga teorinya, teorinya ya, jenazah yang mengandung virus, untuk membuat virusnya mati juga seyogyanya dibakar, tapi tentu belum tentu sesuai dengan akidah bagi agama-agama tertentu termasuk kita yang muslim,” kata Mendagri.

Dengan demikian, perlakuan terhadap pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19 dikembalikan pada aqidah masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar virus tak lagi menyebar pada objek atau benda lainnya.

“Oleh karena itu tekniknya adalah dengan cara dibungkus rapat supaya virusnya tidak ada celah untuk keluar, setelah itu baru dimakamkan, dimakamkan di tempat yang kering, sehingga tidak ada kemungkinan untuk virusnya keluar, mengalir di air, dan lain-lain,” jelasnya.

Dengan tegas, Mendagri juga menyampaikan bahwa ada pernyataannya yang dikutip tak utuh sehingga menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dengan adanya klarifikasi tersebut, Mendagri berharap polemik terkait hal ini dapat diakhiri sehingga masyarakat tidak salah paham atas pemberitaan yang terjadi.

“Ada (oknum) media yang memotong sepotong saja, bahkan ada kata-kata  yang di luar apa yang saya katakan, yaitu jenazah Covid-19 harus dibakar, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, tidak pernah,” tegasnya.

# Gan | Puspen Kemendagri

Ambon(MALUKU) | ANDILNEWS.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian angkat bicara soal pemakzulan Bupati Jember Faida yang mencuat melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna. Hal itu dikatakannya usai melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Fatah Ambon, Maluku, Jumat (24/07/2020).

“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Mendagri.

Keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak. Sehingga dalam hal ini, Kemendagri juga menghormati proses hukum yang berlaku.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah, di antaranya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” pungkasnya.


# Gan | Puspen Kemendagri